Tentang BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. BPRD memiliki visi memberikan pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Alur eBPHTB

Wajib Pajak/PPAT melakukan login ke pajakonline.jakarta.go.id dan pilih menu BPHTB

Wajib Pajak/PPAT masukkan NOP PBB yang akan ditransaksikan BPHTB-nya

Sistem melakukan pengecekan tunggakan PBB

Jika tidak terdapat Tunggakan maka Wajib pajak mengisi SSPD BPHTB beserta mengunggah dokumen-dokumen persyaratan

Petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah beserta data SSPD BPHTB yang diisi oleh Wajib Pajak/PPAT

Jika Ditolak WP melakukan perbaikan data dan dokumen, Jika diterima maka wajib pajak membuat Kode Bayar

Wajib Pajak/PPAT membayar Kode bayar melalui Kanal Pembayaran yang sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI

Wajib Pajak/PPAT mengunggah Dokumen AJB yang sudah ditandatangani dan memberikan tanggal ajb

Wajib Pajak/PPAT mendapatkan OTP untuk melanjutkan proses.

Jika OTP sesuai maka Wajib Pajak/PPAT melanjutkan ke proses permohonan penandatanganan kepada Petugas UPPRD secara digital

Petugas Kasatpel UPPRD/Ka Unit UPPRD melakukan penandatanganan secara digital

SSPD BPHTB dapat dicetak

Dasar Aturan BPHTB

Berikut adalah beberapa dasar aturan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tentang: Tindak lanjut Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 (Lampiran Jakarta Timur). (lebih lanjut)
Tentang: Penyitaan objek pajak berupa benda bergerak dan/ atau benda tidak bergerak dalam rangka penegakan hukum oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyebabkan objek pajak tersebut berada dalam penguasaan negara, sehingga perlu diberikan pembebasan pajak. (lebih lanjut)
Tentang: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (lebih lanjut)
Tentang: Penyempurnaan untuk WP Pribadi Pengenaan 0% (nol Persen) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai Dengan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). (lebih lanjut)


Selengkapnya

Kanal Pembayaran

Berikut adalah list kanal pembayaran yang dapat dilakukan di aplikasi Pajak Online.